Wednesday, January 17, 2018

Korea Selatan vs Cryptocurrencies? Jangan Salah Faham.

kryptomoney.com

Pada 11 Januari lalu, Menteri Kehakiman Korea Selatan Park Sang-ki mengusulkan untuk melarang perdagangan Cryptocurrencies dalam sebuah konferensi pers.

Namun, di sisi lain Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan tidak setuju dengan usulan dari Kementerian Kehakiman tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Kementrian Kehakiman itu tanpa ada kordinasi sebelumnya. Pejabat di Kementerian Keuangan mengatakan, "Saya tidak tahu pengumuman Departemen Kehakiman untuk menutup pertukaran uang virtual. Saya tahu soal ini setelah membaca berita di Media," katanya. Pejabat lain mengatakan, "Bidang uang virtual seperti Bitcoin harus dideregulasi ke wilayah di mana Korea memiliki kelebihan, seperti permainan online, dan pemerintah harus secara langsung meningkatkan industri ini."

Minggu, 14 Januari, kantor berita setempat Yonhap melaporkan bahwa persyaratan bagi pedagang Korea untuk menggunakan nama asli untuk akun perdagangan cryptocurrencies, peraturan potensial yang dilaporkan pada awal Januari, akan mulai berlaku pada akhir bulan ini, dengan alasan " otoritas."

Kesimpang-siuran ini membuat ramai media berita, bahkan memicu kegeraman dari beberapa investor.

Akhirnya, Senin,15 Januari, Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah memeberikan klarifikasi tentang pernyataan kontroversial Kementrian Kehakiman soal pelarangan Cryptocurrencies itu;
"Penutupan Exchange yang diusulkan oleh menteri kehakiman baru-baru ini disebutkan adalah salah satu tindakan yang disarankan oleh kementerian kehakiman untuk mengurangi spekulasi. Keputusan pemerintah akan dibuat di masa depan setelah mendapat konsultasi dan koordinasi pendapat yang memadai,"

Pemerintah Korea Selatan telah berjuang keras untuk membawa spekulasi Cryptocurrencies di bawah kontrol dengan serangkaian tindakan, termasuk peraturan yang mewajibkan transaksi real-name dalam perdagangan mata uang virtual.

Beberapa jam kemudian kantor kepresidenan Cheong Wa Dae juga mengambil langkah untuk meredam kegaduhan akibat pernyataan kontroversial itu dengan mengeluarkan pernyataan;
"Tidak ada keputusan mengenai penghentian yang diajukan."

Jadi, keputusan pemerintah Korea Selatan soal Cryptocurrencies tidak seperti yang disampaikan oleh Kementrian Kehakiman itu.Pemerintah Korea selatan bukan melarang transaksi pertukaran Cryptocurrencies melainkan mewajibkan pemilik akun Exchange harus menggunakan nama asli.
Kontroversi ini menuai banyak kritikan dari banyak kalangan bahwa pemerintah menangani masalah ini dengan cara yang amatir.

Blogger
Pilih Sistem Komentar Yang Anda Sukai

No comments