Thursday, January 18, 2018

RUU Baru AS (Perlu Ditiru Dalam Menyikapi Cryptocurrencies)


Hingga saat ini banyak Negara di dunia yang melarang transaksi Cryptocurrencies. Salah satu alasannya –dan ini yang paling mencuat di permukaan- adalah karena Cryptocurrencies sering digunakan untuk pendaan terorisme. Alasan ini bukan tidak berdasarkan fakta. Sudah banyak media yag memberitakan soal ini derdasarkan data dan fakta.

Namun, ada banyak juga Negara yang tidak melarang aktifitas crypto ini. Termasuk salah satunya adalah Amerika Serikat. AS tidak melarang aktifitas cryptocurrencies. Namun tidak serta merta melepaskannya bebas. AS akan melakukan langkah-langkah untuk mengawasi aktifitas Crypto tersebut. Kita tahu Bitcoin yang dulunya dikatakan oanonim tapi sejatinya tidaklah demikian. Sebab, blockchain yang merekam semua transaksi Bticoin bias diakses oleh siapapun.

Hasil pertemuan Dewan Pertimbangan Federal dan Dewan Gubernur Federal Reserve pada tanggal 9 Mei 2014, menyatakan di dalam ITEM ke 5;"Bitcoin tidak menghadirkan ancaman bagi aktivitas ekonomi dengan mengganggu jalur perdagangan tradisional; Sebaliknya, ini bisa menjadi keuntungan. Transmisibilitas globalnya membuka pasar baru bagi para pedagang dan penyedia layanan dan arus modal dari negara maju ke negara berkembang harus meningkat".
Selengkapnya bias dibaca di sini.

Oleh sebab itu AS telah menetapkan beberapa peraturan di antaranya; Perusahaan Exchange Cryptocurrencies wajib mendaftarkan secara resmi ke pemerintah untuk menghindari tindak kriminal atau ilegal termasuk pendanaan terorisme (Peraturan ini juga dilakukan oleh bank sentral eropa). Para pengguna di dalamnya wajib menggunakan nama asli. Orang yang hendak masuk AS harus melaporkan asset Cryptocurrencies yang dimilikinya. Ini adalah sebagian dari serangkaian tindakan antisipasi yang dilakukan AS.

Nah, baru baru ini tepatnya10 Januari 2018, Pemerintah AS kembali mengambil langkah baru dengan membuat RUU untuk antisipasi penggunaan Cryptocurrencies secara illegal.

AS akan membentuk Tim Khusus dengan dukungan teknologi yang hebat untuk mengawasi semua transaksi cryptocurrencies. Jika ditemukan transaksi illegal oleh sebuah perusahaan atau oknum maka asset yang dimiliknya baik yang berupa crypto ataupun mata uang fisik akan disita lalu akan digunakan untuk pengembangan teknologi pengawasan itu dan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat umum.

Transaksi cryptocurrencies tidak bisa dielakkan. Negara harus beradaptasi dengan itu. Mengikuti perkembangan. Menurut David Adolfatto, Wakil Presiden Senior, Direktur Riset, Federal Reserve Bank of St. Louis;
"Aspek terpenting dari revolusi teknologi ini adalah, menurut saya, ancaman masuk ke sistem uang dan pembayaran. Ini akan dilakukan untuk memaksa institusi tradisional, termasuk bank sentral, untuk beradaptasi atau mati."

Sumber : Cointelegraph, Federalreserve, CongressGOV
Blogger
Pilih Sistem Komentar Yang Anda Sukai

No comments